URGENSI BANTUAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM KASUS KORUPSI
Arif Sharon Simanjuntak
8111411255
Fakultas Hukum Univeritas Negeri Semarang
Bantuan
hukum adalah hal yang menjadi hak dari setiap orang yang dijamin oleh negara
seperti yang telah dituliskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya
di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.” Pada pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.” Pada pasal 28 G ayat (1) “Setiap
orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
yang merupakan hak asasi.” Serta pada Pasal 28H ayat (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan.
Dapat
kita lihat bahwa Undang-Undang Dasar kita mengakui sedemikian rupa perlindungan
dan persamaan hak yang sama bagi setiap orang didepan hukum. Dimana setiap
orang berhak untuk memperoleh bantuan hukum pada saat dia mengahadapi
permasalahan hukum dan menjadi satu hak bagi dia untuk memperoleh bantuan
tersebut, terlepas dia sebagai pelaku ataupun korban dalam sebuah kasus hukum.
Untuk menjalankan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut muncul juga lah Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dimana pengertian Bantuan Hukum
dalam Undang-Undang ini seperti yang ditulis pada Pasal 1 poin 1 “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang
diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan
Hukum´
Dalam
hal ini pembahasan yang saya angkat adalah Bantuan Terhadap Saksi Dalam Kasus
Korupsi. Karena seperti yang dapat kita temukan dalam keseharian kita, bantuan
hukum terhadap saksi dalam kasus korupsi ini masih dianggap menjadi hal yang
tidak terlalu perlu sehingga menjadi perdebatan dikalangan akademisi maupun
para praktisi hukum terkait bantuan hukum ini.
Sebagai
negara hukum seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”,
maka konsekuensi logisnya adalah setiap tindakan ataupun kegiatan dari
pemerintah harus memiliki payung hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
tersebut. Dalam hal ini, bantuan hukum adalah sebuah kegaiatan yang diberikan
oleh pemerintah maupun swasta dalam menjaga agar hak-hak orang yang sedang
menghadapi permasalahan hukum tidak dicurangi. Namun dalam mengamalkan pasal 1
ayat (3) UUD 1945 tersebut sampai sekarang belum dapat dilaksanakan dengan
baik. Pembangunan negara menjadi sebuah negara hukum belum maksimal, karena
menjadikan sebuah negara menjadi sebuah negara hukum pastilah memiliki banyak
rintangan. Yang dimaksud dengan pembangunan yang belum kunjung selesai disini
adalah bagaimana menjadikan negara hukum itu suatu organisasi yang secara substansial
mampu menjadi rumah yang menyenangkan, menyejahterakan dan membahagiakan bagi
bangsa Indonesia (Satjipto Raharjo, 2007: 46-47). Seperti yang kita pahami
dalam pembahasan kita ini adalah masih dipermasalahkannya bantuan hukum
terhadap saksi dalam kasus tindak pidana korupsi, jelas lah dalam hal ini hukum
masih belum ditegakkan karena banyaknya kepentingan-kepentigan yang
mengatasnamakan keadilan namun menciderai keadilan bagi pihak lain.
Terlepas
dari alasan bahwa memberikan bantuan hukum terhadap saksi dalam kasus tindak
pidana korupsi tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) dan alasan bahwa bantuan hukum dalam hal ini yang sering dibutuhkan
adalah pendampingan hukum oleh advokat, dinyatakan dapat memperlambat proses
penyelidikan dan penyidikan suatu kasus korupsi, tidaklah mengurangi hak dari
seorang warga negara yang dalam hal ini menjadi saksi untuk memperoleh bantuan
hukum. Adalah hak bagi seorang saksi untuk memperoleh bantuan hukum seperti
yang telah diatur dalam UUD 1945, dan hal tersebut juga telah diakomodir
didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
pada Pasal 15 yang berbunyi “Komisi
Pemberantasan Korupsi berkewajiban : a. memberikan perlindungan terhadap saksi
atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai
terjadinya tindak pidana korupsi;”
Dalam
hal penyidikan dan penyelidikan guna membongkar kasus korupsi, saksi haruslah
memperoleh jamiman terhadap hak-haknya tidak terancam atau dibawah tekanan.
Sebab saksi dalam hal ini memperoleh peranan penting guna kelancaran
penyelesaian kasus tersebut. Saksi dalam kasus korupsi juga dapat memperoleh
tekanan dari berbagai pihak, karena seperti yang saya pahami bahwa kasus
korupsi bukanlah kejahatan biasa saja, namun telah menjadi sebuah
kejahatan yang luar biasa. Ada
kecenderungan, saksi yang diajukan atau menjadi saksi dalam kasus korupsi
berubah statusnya menjadi tersangka, hal ini tentu saja menjadi hal yang mengkhawatirkan
dan membuat takut orang-orang untuk bersaksi dalam kasus korupsi.
Perubahan
status dari saksi menjadi tersangka dikarenakan tidak semua orang memahami
bahasa hukum yang dipergunakan oleh penyidik dalam meminta keterangan dari
saksi. Artinya, kemungkinan seorang saksi menjadi tersangka adalah mungkin,
sebab orang yang menjadi saksi dalam kasus korupsi biasanya mengetahui banyak
mengenai kasus tersebut sehingga perubahan status dikarenakan ketidakmengertian
terhadap Bahasa yang digunakan penyidik dapat menjadikan dia sebagai tersangka.
Dalam hal inilah peranan bantuan hukum dibutuhkan oleh saksi tersebut. Seorang
saksi secara psikologis, saat berada dalam situasi normal atau tanpa tekanan
akan dapat berpikir dengan tenang untuk berbicara, namun saat sudah
diperhadapkan dengan aparat penegak hukum dan diberikan pertanyaan-pertanyaan
terkait kasus korupsi akan berubah kondisi kejiwaannya. Kondisi kejiwaan yang
dahulunya tenang akan berada dibawah tekanan, mengakibatkan seorang saksi tidak
dapat berpikir dengan tenang, dan kecenderungan untuk menjawab tanpa berpikir
panjang dapat terjadi yang tentunya akan merugikan hak-hak dari seorang saksi
tersebut. Oleh karena itulah perlunya seorang penasehat hukum guna memberikan
rasa tenang dan membantunya dalam proses penyidikan.
Undang-undang Bantuan Hukum menyebutkan empat elemen yang
dapat memberikan bantuan hukum, yaitu advokat, dosen, paralegal dan mahasiswa
hukum. Keempat elemen tersebut oleh UU dijamin menjadi bagian dari kegiatan
bantuan hukum dan mereka akan bekerja dibawah organisasi bantuan hukum.
Peraturan Pemerintah tidak perlu lagi membatasi bahwa yang dapat memberikan
bantuan hukum hanyalah advokat, tetapi yang perlu dilakukan adalah memperjelas
ruang lingkup kerja masing-masing dalam memberikan bantuan hukum. Selain itu,
PP juga perlu memperjelas beberapa kriteria pemberi bantuan hukum seperti
legalitas LKBH yang ada di perguruan tinggi, ataupun lembaga bantaun
hukum yang dibuat oleh organisasi kemasyarakatan seperti serikat buruh. Dalam
pembahasan ini saya lebih menitikberatkan bantuan hukum oleh Advokat.
Bagaimana
peranan Advokat dalam mengawal serta menjaga hak-hak dari seorang saksi untuk
menyelesaikan kasus korupsi sangatlah penting. Seorang penasehat hukum ataupun
advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Pasal (1) menyatakan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam
maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
Undang-Undang ini. Sedangkan pada
pasal (2) menyatakan Jasa Hukum adalah
jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan
hukum, menjalankan kuasa, mewakili,
mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum
klien. Dinyatakan bahwa advokat
memberikan jasa hukum bagi mereka yang membutuhkannya, dalam hal ini menurut
pemahaman saya bahwa saksi adalah orang yang membutuhkan jasa hukum dari
advokat sehingga bila ia meminta bantuan hukum maupun jasa hukum haruslah
diberikan dan dapat diberikan oleh advokat.
Dalam hal pemberian bantuan hukum
terhadap saksi dalam kasus korupsi adalah juga
sebagai bentuk perlindungan negara terhadap manusia pribadi atas
tindakan sewenang-wenang dari penguasa (detournement
de povoir), hak-hak dan kebebesan perseorangan (individual freedom) yang harus diakui, pengakuan atas kebebasan
perseorangan ini mempunyai hubungan erat dengan persamaan dihadapan hukum (equality before the law) (Frans H.
Winarta, 2009: 7).
Bantuan hukum terhadap saksi dalam kasus
tindak pidana korupsi tidak terlepas dari permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM)
yang diakui oleh negara kita. Adalah hak bagi setiap orang untuk mendapatkan
bantuan hukum seperti yang telah diatur dalam pasal 27 UUD 1945 yang juga
bersesuaian dengan pasal 7 Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia (DUHAM) ditegaskan: ”Semua orang sama didepan hukum dan berhak
atas perlindungan yang sama tanpa ada diskriminasi”. Berdasarkan kepada
Deklarasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dunia internasional mengakui adanya
persamaan dalam perlindungan hukum tanpa pandang bulu terhadap siapapun.
Ketentuan ini juga ditegaskan kembali dalam pasal 26 Kovenan Internasional
tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yaitu: “Semua orang sama di depan hukum
dan berhak tanpa diskriminasi atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini,
hukum harus melarang setiap diskriminasi dan menjamin kepada semua orang
perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apapun
seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau
lainnya, asal nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”.
HAM dalam sebuah negara hukum haruslah
dijunjung tinggi, sebagai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dari
setiap warga negaranya tersebut. Dalam hal ini juga, bantuan hukum terhadap
saksi dalam kasus tindak pidana korupsi haruslah sebagai sebuah alasan untuk
menjungjung tinggi HAM dan mengawal hak-hak konsitusional warga negara agar
tidak tercurangi dalam hal penyelesaian kasus korupsi. Karena pada kenyataannya
permasalahan HAM adalah permasalahan yang sensitive dan perlu pengawasan yang
cukup serius terhadap pelaksanaannya, banyak kasus-kasus pelanggaran hak asasi
manusia yang tejadi dan belum terselesaikan hingga pada saat ini, oleh karena
itu wajarlah bila bantuan hukum terhadap saksi dalam kasus korupsi dinyatakan
sebagai bentuk pengawalan terhadap hak-hak asasi manusia untuk mencegah
terulangnya pelanggaran HAM yang merugikan individu tersebut.
Dalam penyelesaian kasus korupsi,
seperti yang sudah saya sampaikan diatas bukanlah kejahatan biasa, namun
dikarenakan kejahatan ini adalah kejahatan yang luar biasa maka posisi sebagai
saksi dalam kasus korupsi juga rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
Oleh karena itu bantuan hukum dalam hal ini mutlak untuk diberikan. Orang-orang
yang terlibat dalam kasus korupsi, bukanlah orang-orang biasa, namun
orang-orang yang memiliki jabatan di pemerintahan yang dalam hal ini memiliki
kuasa untuk melakukan sebuah tindakan yang membahayakan keamanan saksi baik itu
dalam proses penyelidikan ataupun dalam proses penyidikan, sehingga bantuan
hukum wajib diberikan kepada saksi dalam kasus tindak pidana korupsi.
Ketakutan akan adanya kecurangan
terhadap hak-hak saksi dalam kasus tindak pidana korupsi dan dibutuhkannya
pendampingan hukum oleh Advokat adalah benar.
Komunitas hukum dimana pun di dunia adalah komunitas yang kolot,
esotrik, dan anti-perubahan. Maka tidak hean kalau Bung Karno pernah mengatakan
met jusristen kan men geen revolutie
maken (kita tidak bias berevolusi bersama para ahli hukum), sedangkan
Shakespeare berujar “let’s kill all the
lawyers”. Komunitas hukum di negeri ini umumnya masih berpikir dengan cara
–cara yang klasik. Teramati melalui banyak putusan hukum bahwa pengadilan,
kejaksaan, kepolisian, masih berpikir dan bertindak dengan cara yang klasik
sebagaimana yang dikatakan oleh Alvin Toffler yang bila diterjemahkan kedalam
dunia hukum, mereka bersikap sangat submisif terhadap hukum positif, tidak
kreatif, apalagi berani mematahkan aturan yang ada (rule breaking). (Satjipto Raharjo, 2007:129). Artinya kecenderungan
berpikir para penegak hukum kita dalam menangani kasus korupsi belum menjamin,
hak-hak dari saksi tidak akan tercurangi, oleh karena itu bantuan hukum oleh
Advokat haruslah diberikan.
Pemberantasan kasus korupsi di Indonesia
tetap berjalan dan dijalankan menurut hukum. Ironisnya, kalau hukum itu
diterima, dipahami, dan dijalankan menurut cara klasik, peran hukum dalm
pemberantasan korupsi akan jauh panggang dari api. Malah alih-alih hukum
berperan besar, ia menghambat pemberantasan kasus korupsi. Dalam hal ini,
ketentuan hukum yang ada, yang belum mengatur dengan jelas mengenai bantuan
hukum terhadap saksi dalam kasus tindak pidana korupsi menjadi hal yang harus
diperhatikan demi kelancaran pemberantasan kasus korupsi.
Bantuan hukum terhadap saksi dalam kasus
korupsi haruslah kita lihat sebagai semangat untuk menjungjung tinggi Hak Asasi
Manusia, dan sebagai tanggung jawab bersama dalam memberantas korupsi di negara
ini. Pandangan skeptis yang terlalu berlebihan terhadap bantuan hukum terhadap
saksi dalam kasus tindak pidana korupsi akan menghambat kelancaran
pemberantasan korupsi bijaklah bila kita renungkan kembali. Sebab negara kita
menjunjung tinggi persamaan di depan hukum, dan menjamin hak setiap warga
negaranya tidak tercurangi. Adalah sebuah semangat yang harus kita dukung
bersama dalam pemberantasan korupsi kita juga memberikan bantuan hukum terhadap
saksi dalam kasus tindak pidana korupsi, haruslah kita junjung tinggi asas equality before the law.
Sumber Referensi
Undang-Undang
Undang-Undang
Dasar 1945
Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Buku
Himawan
Charles.2006. Hukum Sebagai Panglima.
Jakarta: Kompas
Rahardjo
Satjipto.2007. Membedah Hukum Progresif.
Jakarta: Kompas
Winarta
H. Frans.2009. Suara Rakyat Hukum
Tertinggi. Jakarta: Kompas
Web
Komentar
Posting Komentar