KODE-KODE SURAT PERKARA

Dalam menangani suatu perkara, seorang Kuasa Hukum diwajibkan untuk mengetahui kode-kode surat apa saja yang digunakan, khususnya kode-kode surat perkara yang digunakan oleh penyidik. Tidak jarang seorang Kuasa Hukum tidak mengetahui kode-kode surat yang ada dalam sebuah perkara. Dan hal ini menjadi nilai negatif bagi si Kuasa Hukum terhadap kliennya. Berikut kode-kode surat perkara yang sering dipakai dalam sebuah perkara:

P-1      : Penerimaan Laporan (Tetap)

P-2      : Surat Perintah Penyelidikan

P-3      : Rencana Penyelidikan

P-4      : Permintaan Keterangan

P-5      : Laporan Hasil Penyelidikan

P-6      : Laporan Terjadinya Tindak Pidana

P-7      : Matrik Perkara Tindak Pidana

P-8      : Surat Perintah Penyidikan

P-8A   : Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan

P-9      : Surat Panggilan Saksi / Tersangka

P-10    : Bantuan Keterangan Ahli

P-11     : Bantuan Pemanggilan Saksi / Ahli

P-12    : Laporan Pengembangan Penyidikan

P-13    : Usul Penghentian Penyidikan / Penuntutan

P-14    : Surat Perintah Penghentian Penyidikan

P-15    : Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara

P-16    : Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana

P-16A : Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

P-17    : Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan

P-18    : Hasil Penyelidikan Belum Lengkap

P-19    : Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi

P-20   : Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis

P-21    : Pemberitahuan bahwa Hasil Pewnyidikan sudah Lengkap

P-21A : Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap

P-22   : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

P-23    : Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

P-24   : Berita Acara Pendapat

P-25    : Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara

P-26    : Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

P-27    : Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan

P-28   : Riwayat Perkara

P-29    : Surat Dakwaan

P-30   : Catatan Penuntut Umum

P-31    : Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)

P-32    : Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk Mengadili

P-33    : Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara APB / APS

P-34    : Tanda Terima Barang Bukti

P-35    : Laporan Pelimpahan Perkara  Pengamanan Persidangnan

P-36    : Permintaan Bantuan Pengawalan / Pengamanan Persidangan

P-37    : Surat Panggilan Saksi Ahli / Terdakwa / Terpidana

P-38    : Bantuan Panggilan Saksi / Tersngka / terdakwa

P-39    : Laporan Hasil Persidangan

P-40   : Perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Penetapan Ketua PN / Penetapan Hakim

P-41    : Rencana Tuntutan Pidana

P-42   : Surat Tuntutan

P-43    : Laporan Tuntuan Pidana

P-44   : Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera setelah Putusan

P-45    : Laporan Putusan Pengadilan

P-46    : Memori Banding

P-47    : Memori Kasasi

P-48   : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan

P-49    : Surat Ketetapan Gugurnya  / Hapusnya Wewenang Mengeksekusi

P-50   : Usul Permohanan Kasasi Demi Kepentingan Hukum

P-51    : Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat